Sen. Jan 20th, 2020

Liputan Detik

Berita Hari Ini Dan Prediksi Bola Indonesia

Data e-KTP dan KK Masyarakat Diperjual-belikan

4 min read
Data e-KTP dan KK

Data e-KTP dan KK Masyarakat Diperjual-belikan

Liputandetik.com, Indonesia – Data e-KTP dan KK Masyarakat Diperjual-belikan, Ini Respons Kemendagri. Di Twitter sedang viral rumor data e-KTP dan kartu keluarga (KK) punya masyarakat diperjual-belikan bebas. Infonya data yang menyebar sampai juta-an. Masyarakat cemas data ini dipakai untuk masalah penipuan.

Info ini pertama-tama dicuitkan oleh Hendra Hendrawan (23) pemilik account Twitter @hendralm seperti disaksikan detikcom, Sabtu (27/7/2019). Diakuinya terkejut masalah terdapatnya masalah ini.

“Nyatanya ada ya yang memperjual belikan data NIK + KK. Serta parahnya ada yang punyai sampai juta-an data. Edan edan gila,” cuit Hendra. Per jam 12.23 WIB cuitannya itu sudah diretweet lebih dari 21 ribu kali oleh netizen.

Di beberapa cuitannya Hendra mengikutkan screenshoot atau tangkapan monitor terdapatnya transaksi jual beli data NIK e-KTP dan KK. Ia menjelaskan data ini digunakan untuk penipuan.

Hendra bercerita, awalannya ada partnernya ditipu anggota yang masuk dalam satu group Facebook. Ia juga iseng-iseng masuk ke group itu.

“Nyatanya disana banyak transaksi jual beli KTP serta KK, photo selfie sama KTP,” kata Hendra waktu dihubungi melalui telephone, Sabtu (27/7/2019).

Hendra lalu ingin tahu untuk adakah orang cari data NIK e-KTP, KK sampai photo orang selfie dengan KTP. Menurut dia nyatanya itu dipakai untuk beberapa hal, terhitung kejahatan.

“Mereka gunakan itu buat register nomer HP, daftar paylater, credit online,” tuturnya. Hendra akui tidak paham tentu berapakah data itu di jual. Tetapi menurut dia ada pelaku yang jual data NIK e-KTP serta KK Rp 5.000 per nama.

Hendra akui cemas akan terdapatnya masalah ini. Menurut dia semenjak dianya mencuitkan masalah ini di Twitter, dianya sudah dikeluarkan atau diblok dari group di Facebook itu.

“Keinginan saya pemerintah menindaklanjuti masalah ini. Jangan pernah ada korban-korban sebab bisa jadi menerpa keluarga kita sendiri,” tutur Hendra.

“Saya membuat thread ini agar orang orang lebih berhati hati dalam memberikan info data data pribadinya sama orang,” sambung Hendra yang berstatus mahasiswa.

Baca Juga : Tindakan Heroik Polisi Bandung Untuk Hentikan Pengendara

Detikcom selanjutnya mengontak Dirjen Kependudukan serta Pendataan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof Dr Zudan Bijaksana Fakhrullah. Ia menjelaskan di dunia maya banyak menyebar data ini.

“Memang NIK, data KTP, KK masyarakat itu menyebar di dunia maya. Coba googling tulis KK serta KTP el,” tuturnya melalui WhatsApp. Saat diberi pertanyaan lebih jauh masalah masalah ini serta terdapatnya info NIK e-KTP serta KK yang diperjual-belikan ini dipakai untuk kejahatan, Zudan akui belum tahu.

“Saya belum bisa beritanya,” katanya.

Awalnya Zudan telah bicara hal berkaitan. Ia menyebutkan, pemakaian data kependudukan untuk service pada publik adalah perintah undang-undang yaitu Masalah 58 ayat (4) serta Masalah 79 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dengan ketentuan realisasinya, yakni Ketentuan Pemerintah (PP) Nomer 40 Tahun 2019 serta Permendagri Nomer 61 Tahun 2015. Pemakaian data kependudukan untuk instansi pemerintah serta tubuh hukum Indonesia ialah penerapan dari UU Adminduk.

Dia memberikan tambahan, penerapan serta pemakaian data kependudukan ditujukan untuk menghindarkan dari penipuan yang bisa bikin rugi warga.

“Jika kita lihat bukti di lapangan, sekarang data KTP-el serta nomer HP kita itu telah kita sebarluaskan sendiri waktu membuka rekening bank, waktu membuka asuransi, waktu masuk hotel, waktu jadi anggota golf, anggota fitnes, waktu membuka kartu credit dan sebagainya. Kita tidak tahu, apa lembaga-lembaga itu memakai data kita untuk perusahaannya sendiri atau dishare (diberikan) ke anak perusahaan, sebab yang disimpan mereka itu data statis, karena itu banyak penipuan serta banyak data yang tidak tepat sebab tidak diupdate (diperbarui),” katanya.

Dukcapil menurut Zudan memang memberi hak akses verifikasi data kependudukan ke instansi pemerintah serta swasta untuk menolong verifikasi data serta menggerakkan service ke arah digital.

“Dibanding perusahaan harus meminta KTP-el serta KK calon nasabah, lebih baik akses data. Semua jadi gampang serta tepat. Serta ini sesuai dengan Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2013 mengenai Adminduk (Administrasi Kependudukan) serta dengan detil juga ditata dalam Permendagri 61 Tahun 2015,” kata Zudan.

Pemberian hak akses ini menurut dia dapat menahan fraud atau penipuan kejahatan pemalsuan serta dokumen. Diluar itu tingkatkan kualitas service publik. Pemberian hak akses ini dihargai oleh Kementerian Pendayagunaan Perangkat Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan memberi penghargaan Pengembangan Top 99 dari 3.156 peserta persaingan dalam soal pemakaian data kependudukan.

Tidak itu saja, lanjut Zudan, tiap instansi yang memberi service publik bisa diberi akses data untuk memakai data Dukcapil Kemendagri sesuai dengan Masalah 58 ayat 4 Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2013 mengenai Adminduk. Kerja sama pemakaian data ini telah diawali tahun 2013. Sekarang telah 1.227 instansi yang bekerja bersama dengan Dukcapil Kemendagri terhitung di dalamnya FIF serta Astra Multi Finance.

“Dalam UU Adminduk telah ditata mengenai perlindungan rahasia pribadi ini. Buat yang melanggar ada sangsi pidana serta denda,” jelas Zudan.

Ditambah lagi Zudan, sesuai dengan hak serta keharusan dalam kesepakatan kerja sama Dukcapil dengan instansi pemakai, jika instansi pemakai salah gunakan hak akses akan diputus kerja samanya.

Sumber Berita : https://news.detik.com/berita/d-4641739/viral-data-e-ktp-dan-kk-warga-diperjualbelikan-ini-respons-kemendagri?_ga=2.60391332.845047907.1564270033-216632311.1564270033

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Komentar Terbaik