KPK Mending Bubar Jika Di pimpin Jenderal Syamsuddin
3 min read
Periset LIPI Profesor Syamsuddin Haris menjelaskan, KPK lebih baik bubar bila mesti di pimpin oleh Jenderal Polisi.
Liputandetik.com, JAKARTA – Periset LIPI Profesor Syamsuddin Haris menjelaskan, KPK lebih baik bubar bila mesti di pimpin oleh Jenderal Polisi. Rekomendasi Kapolri Jenderal Tito Karnavian benar-benar berbahaya.
Syamsuddin Haris mengatakan hal hal yang demikian menyikapi pengakuan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang inginkan agar jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dikasih pada Polri.
Berdasarkan Syamsuddin Haris, lebih baik bubar daripada di pimpin Polri. Diinfokannya awalnya, sekitar sembilan perwira tinggi Polri daftarkan diri untuk ikuti pelaksanaan seleksi pimpinan rentang waktu 2019-2023.
Kini ini, Panitia Seleksi Pimpinan yang di pimpin Yenti Ganarsih sedang menjaring akan calon pimpinan dari beberapa bagian warga.
Seperti diambil Penunjuk.com Kepala Biro Penerangan Warga Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo membeberkan ada sembilan perwira Polri yang daftarkan diri dengan menyukai-rela.
“Seluruh daftar, mereka daftarkan diri,” papar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).
Baca Juga : Pengantin Baru Wanita Meninggal Di cium Suaminya Dengan Sadis Waktu Malam Pertama
Sebagian nama itu tertuang dalam lampiran Surat Kapolri Nomer B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga mengharap ada anggota Polri dalam barisan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) rentang waktu 2019-2023.
Berdasarkan ia, tak ada larangan buat anggota Polri untuk ikuti cara kerja seleksi calon pimpinan KPK.
Adanya anggota Polri jadi komisioner, Tito mengharap bisa menolong kerja KPK memberantas korupsi di segala wilayah.
“Kita mengharap aku jadi pimpinan Polri ada faktor Polri di komisioner KPK, mengapa, untuk kerja sama, sebab berdasarkan aku akan susah untuk menyelesaikan semua keadaan sulit situasi sulit korupsi atau mencegah korupsi yang berada di segala Indonesia yang benar-benar luas ini,” kata Tito.
Jenderal Tito Karnavian membeberkan itu waktu didapati di ruangan Rupatama Daerah Besar Kepolisian RI (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).
- Ini Bahayanya
Berdasarkan Haris, akan bahaya apabila perwira tinggi Polri memegang jadi pimpinan KPK.
“Waduh seandainya perwira tinggi Polri memimpin @KPK_RI, ya mendingan KPK bubar saja,” cuit Guru Besar Analitik Komponen Politik itu dalam account twitternya @sy_haris pada Rabu (26/6/2019).
Berdasarkan Haris, tak tutup peluang seandainya Polri akan kontrol KPK seandainya instansi antirasuah itu di pimpin pejabat Polri.
“Saya anggap pemikiran Kapolri yang akan kontrol KPK ini beresiko maka berarti KPK yang berdiri sendiri bubar jalan,” tutur Kepala Pusat Riset Politik (P2P) LIPI itu.
Karena itu, kata Haris, seandainya hal hal yang demikian berlangsung sebab itu akan memilukan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Bila benar, ini memilukan buat usaha pemberantasan korupsi di RI,” pungkasnya.
Pada Jumat 14 Juni lalu,Syamsuddin Harisjuga mencuit berkaitan keterkaitan Polri di KPK, secara khusus berkaitan wawasan kolaborasi Polri serta yang butuh terus diperkokoh dengan masukkan perwira polisi.
Syamsuddin Haris cemas kolaborasi Polri-KPK malahan menjadi kooptasi instansi itu oleh kepolisian.
@sy_harisFollow: Saya anggap butuh kehati2an Pansel @KPK_RI berkaitan keterkaitan perwira tinggi Polri dlm seleksi capim KPK.
Jgn tiba di tujuan kolaborasi KPK-Polri berbuntut kooptasi oleh Polri. Tidak seriusnya Polri papar permasalahan Novel Baswedan tak akan sirna dari daya ingat publik.
- Tanggapan ICW Tengtang
Tidak cuma Haris, Indonesian Corruption Watch (ICW) tak sepakat jika pejabat Polri pimpin KPK. Koordinator ICW Donal Fariz melihat akan ada perselisihan keperluan apabila Pimpinan datang dari perwira tinggi Polri.
“Belum juga ada tenaga conflict of interest-nya, ketika itu diisi Pimpinan dari Polri,” tutur Donal seperti dimuat Penunjuk.com Senin (24/6/2019).
Berdasarkan Donal, Polri serta wajib berkaca pada problem Aris Budiman (bekas Direktur Penyelidikan) yang mendadak mendatangi Panitia Angket bentukan DPR, walau sebetulnya waktu itu yang berkaitan tak mendapatkan izin dari Pimpinan.
Diluar itu ada Roland serta Harun (bekas Penyidik) yang dikira mengakibatkan kerusakan pedoman bukti keadaan sulit korupsi yang sedang diatasi oleh KPK.
Tidak itu saja, Firli (Deputi Pengusutan) didapati bersua dengan satu diantara kepala wilayah yang dikira terjebak dalam satu permasalahan yang sedang dalam step penyidikan di instansi anti rasuah itu.
Ia memberikan tambahan, fakta diwujudkan oleh sebab kapasitas penegak aturan seperti Polri serta Kejaksaan belum maksimal dalam memberantas korupsi.
Maka ia memperhatikan masuknya perwira tinggi Polri dalam jajarana Pimpinan berlawanan dengan fakta itu.
Sumber Berita : http://www.tribunnews.com/nasional/2019/06/26/guru-besar-lipi-kpk-mending-bubar-saja-kalau-dipimpin-jenderal-polisi?page=all
