MKEK IDI Benarkan Surat Penolakan

Liputandetik.com, Jakarta – MKEK IDI Benarkan Surat Penolakan Rekomendasi dr Terawan Jadi Menkes. Sosok dr Terawan Agus Putranto saat ini resmi menjadi Menteri Kesehatan (Menkes) di Kabinet Indonesia Maju. Dia dikenal sebagai sosok yang mempopulerkan therapy ‘cuci otak’ dan karena itu pernah tersandung masalah pelanggaran kode etik.

MKEK IDI Benarkan Surat Penolakan Rekomendasi dr Terawan Jadi Menkes. Berkaitan hal itu, sekarang beredar surat dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang ternyata sempat menolak rekomendasi dr Terawan sebagai Menkes. Dalam lampiran yang diterima detikcom, surat bertanggal 30 September 2019 ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapinya Ketua MKEK IDI dr Broto Wasisto, DTM&H, MPH, membetulkan jika memang surat itu ada. Tetapi dr Broto belum bersedia memberi keterangan lebih jauh.

“Esok ya. Surat itu ada bukan palsu,” kata dr Broto pada liputandetik didapati di kantor IDI, yang terdapat di Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Baca Juga : Jadwal MotoGP Australia 2019 di Sirkuit Phillip Island

Menurut dr Broto, faksinya masih menanti kelengkapan pengurus MKEK serta IDI sebelum memberi respon lebih komplet. Terhitung sekitar pengangkatan dr Terawan yang sempat berkonflik dengan IDI.

Berikut cuplikan komplet surat MKEK IDI yang menampik referensi dr Terawan jadi Menkes:

Dengan hormat, Pertama kali kami ingin mengemukakan salam hormat pada Bapak Presiden RI, mudah-mudahan Bapak selalu masih sehat dibawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Ke-2, kami ingin memberikan laporan jika pada tanggal 22 September 2019 di media massa detikhealth.com sudah keluar mengenai saran enam calon Menteri Kesehatan pada kabinet mendatang.

Jika diperbolehkan kami ingin merekomendasikan supaya dari saran calon calon itu minta sangkanya Bapak Presiden tidak mengusung Dr Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) jadi Menteri Kesehatan. Mengenai fakta yang menemani pendapat kami ialah sebab Dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sedang dipakai sangsi karena lakukan pelanggaran etik kedokteran. Sangsi itu tercantum dalam Ketetapan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB IDI No.009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Pendapat ini dikatakan dengan masih menghormati serta menghargai ketetapan Bapak Presiden RI sesuai wewenang yang berlaku. Mudah-mudahan pendapat ini bisa diperhitungkan sebaik-baiknya.

Sumber Berita : Detik