Sab. Jan 18th, 2020

Liputan Detik

Berita Hari Ini Dan Prediksi Bola Indonesia

Utang Jadi polemik jelang Pilpres 2019, akankah membahayakan perekonomian?

5 min read
Pilpres 2019

Utang Jadi polemik jelang Pilpres 2019, akankah membahayakan perekonomian?

liputandetik.com, Pilpres 2019 – Utang Jadi polemik jelang Pilpres 2019, akankah membahayakan perekonomian? Pro soal utang Indonesia terus bergulir memasuki pemihan presiden 2019 hingga berujung pada tudingan calon presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian Keuangan yaitu “Kementerian Pencetak Utang”.

Pekan lalu, Prabowo mengatakan, menteri keuangan saat ini gemar dan bangga mencetak utang. Namun, kata Prabowo, yang diperintah membayar utang orang lain.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Wakil Presiden Jusuf Kalla, hingga Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan bahkan ramai-ramai angkat bicara soal tudingan ini.

‘Utang masih dalam batas aman dalam Pilpres 2019’

Kementerian Keuangan memaparkan dalam laporan bertajuk “APBN Kita” bahwa sempurna utang pemerintah hingga akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp 4.418,3 triliun. Itu artinya, terdapat penambahan utang sebesar Rp 1.809,6 triliun utang semenjak Joko Widodo menjadi presiden.

Kini beragam kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa utang Indonesia masih dalam batas aman, mengacu pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Debt to GDP ratio sepengetahuan saya itu 30%, enggak tinggi. Namun kita tidak katakan berkeinginan sembrono. Kan enggak juga. Kita seharusnya hati-hati, defisit makin diperkecil. Apakah dengan defisit kemarin Rp 1,7 triliun itu besar? Apakah itu berarti pemerintah ugal-ugalan? Ya enggak lah,” kata Sri Mulyani (23/1) sebagaimana dikutip dari detik.com.

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara membatasi bahwa defisit anggaran dikontrol optimal 3% dari Produk Negeri Bruto (PDB), walaupun jumlah pinjaman dikuasai optimal 60% dari PDB.

Baca Juga : Gempa Aceh yang Sempat Guncang Aceh Singkil Terasa hingga Gunungsitoli Sumut

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga angkat bicara. JK mengatakan wajar bila suatu negara berutang untuk pembangunan. Yang penting, katanya, negara tersebut dapat membayar utang tersebut
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga angkat bicara. JK mengatakan wajar bila suatu negara berutang untuk pembangunan. Yang penting, katanya, negara tersebut dapat membayar utang tersebut

Masih dalam laporan APBN Kita, rasio utang di akhir 2018 tercatat sebesar 29,98% dari sempurna PDB. Kementerian mengatakan rasio ini di bawah batas yang ditentukan oleh UU Keuangan Negara.

Sri Mulyani mengatakan utang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga angkat bicara. JK mengatakan wajar kalau suatu negara berutang untuk pembangunan. Seharusnya penting, katanya, negara hal yang demikian bisa membayar utang hal yang demikian. Hingga dikala ini, lanjutnya, tak ada utang Indonesia yang jatuh tempo dan tidak dibayar.

Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan pun membela Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa Sri ialah menteri terbaik di dunia. Luhut mengatakan apa yang dikatakan Prabowo tidak etis.

‘Keadaan keuangan negara dalam situasi sehat dan bugar’

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Isu Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, ikut bicara dan membantah tudingan Prabowo.

“Utang yaitu bagian dari pembiayaan yang yaitu bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN yakni alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara,” ujarnya dalam penjelasan di status Facebooknya.

Ia menyebut Indonesia termasuk dalam kelompok investment grade oleh institusi rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency

“Dengan peringkat hal yang demikian ialah salah menyuarakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. Harus benar yakni keadaan keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Merujuk segala calon presiden memberi tahu isu yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan pun bertujuan menakut-nakuti rakyatnya,” katanya.

Bagaimana komposisi utang Indonesia?

Namun dari data APBN Kita, utang Indonesia terdiri dari pinjaman, yang terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri, (18,23%) dan Surat Berharga Negara (81,77%).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan skema hutang setelah era reformasi, yang mengandalkan utang dalam negeri, berbeda dari skema utang zaman orde baru yang mengandalkan hutang pihak asing.


Pada masa Orde Baru, pemerintah mengandalkan utang dari pihak asing

Utang dalam negeri dengan poin tukar Rupiah, katanya, dipilih sebab lebih aman dibanding utang luar negeri, yang menerapkan mata uang asing dan bisa berfluktuasi sewaktu-waktu.

Namun, kata Enny, itu tak berarti posisi Indonesia saat Pilpres 2019.

“Sekarang praktiknya kita lihat sekalipun pemerintah Indonesia mengeluarkan utang dalam wujud currency Rupiah, tetapi siapa yang membeli dan membatasi currency itu? Sekitar 38 persen itu dipegang oleh asing,” kata Enny kepada wartawan BBC News Indonesia Callistasia Wijaya.

“Ini meningkatkan risiko kepada berjenis-macam ragam gejolak eksternal dan membuat Indonesia masuk dalam golongan negara ‘Fragile Six’,” katanya, merujuk pada laporan Bloomberg.

‘Namun jadi bom waktu Pilpres 2019’
Kecuali ini, kata Enny, pemerintah cenderung mengatakan bahwa utang masih terkendali dengan cuma merujuk rasio utang per PDB dan fakta bahwa Indonesia belum pernah gagal bayar.

Namun, kata Enny, faktor-unsur lain, termasuk rasio penerimaan pajak terhadap PDB atau lazim diketahui dengan tax ratio yang turun tidak pernah dibahas. Tax ratio akhir tahun lalu masih berada di bawah 15 persen.

Tapi itu, Enny mengatakan pemerintah tidak pernah membahas soal produktivitas utang yang akan terefleksi dari akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam Pilpres 2019.


Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan utang Indonesia berpotensi jadi “bom waktu”

Ia mengatakan Pilpres 2019, perawakan APBN tahun 2014-2018 menampakkan pembayaran bunga dan kreditan utang naik 94 persen, belanja barang naik 90,4 persen, dan belanja pegawai naik 42,2 persen.

Tetapi, lanjutnya, belanja modal cuma naik 25,2 persen, sementara belanja sosial minus 14,3 persen dan belanja subsidi minus 44,6 persen. Ini, katanya, menandakan utang lebih diterapkan untuk tujuan konsumtif.

“Utang tak akan menjadi permasalahan jika utang itu produktif, selama kita dapat refinancing. Bagaimana supaya produktif? Popularitas utang itu untuk peningkatan, untuk pengeluaran-pengeluaran yang mengasah produktivitas, bukan yang konsumtif,” katanya.

Dia menambahkan pemerintah acap kali memungkiri elemen-elemen vital lain.

“Bagaimana kita menambah utang, melainkan sektor-sektor produktif kita, umpamanya, malah porsinya menurun, itu enggak pernah dibahas. Bagaimana sektor industri terjadi deindustrialisasi, itu tidak pernah dibahas. Bagaimana ekspor kita stagnan, masih terpaku pada sektor komoditi, tak pernah dibahas,” kata Enny.

“Seolah secara statistik itu masih aman, melainkan ada sebagian yang mengkaji dari mendetail merasa ini berpotensi seperti bom waktu,” katanya.

‘Namun masih positif Pilpres 2019’

Berbeda anggapan dengan Enny, Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, mengatakan dikala ini keadaan perekonomian masih mencatatkan tren yang positif dan utang masih dalam batas aman.

” penilaian kami terhadap data yang ada, defisit APBN kian turun khususnya dua tahun terakhir Pilpres 2019, keseimbangan primer juga mendekati nol, artinya kebutuhan utang kian kecil. Lalu dua tahun terakhir, pertumbuhan utang itu negatif,” katanya.

Yustinus menambahkan telah tampak perbaikan dalam manajemen utang. Yield dan proporsi utang dalam valas pun, ujarnya, semakin menurun. Melainkan, perbaikan-koreksi ini, katanya, butuh waktu untuk menempuh hasil optimal.

“Arah kita dalam mengelola utang telah betul, bahwa utang ditujukan sebagai pembiayaan dan digunakan sebagai penambal saja, bukan yang pokok.”

Yustinus menambahkan, pemerintah masih berutang untuk menambal penerimaan pajak dan membikin APBN berjalan.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Komentar Terbaik